Upzmerdeka, Batang Hari – Masyarakat Desa Sungai Buluh Meminta Kepada Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari Untuk Mengakomodir MOU Serikat Pekerja SP BMJ Desa Sungai Buluh Bersama PT. Jambi Distribusindo Raya (Wings Group) Di Desa Sungai Buluh Terkait Dengan Bongkar Barang Mobil Expedisi Yang Ada Di PT. Tersebut. Senin. (21/10/2024)
Jika kami Serikat Pekerja Bongkar Barang SP BMJ yang telah legal tidak diberikan hak sesuai yang diatur Undang-undang untuk menjadi mitra kerja bersama prihal bongkar barang di Wings Group Sungai Buluh, maka pemerintah Kabupaten Batang Hari tidak mampu menjalankan dan secara langsung membiarkan pelanggaran terhadap Undang-undang yang berlaku. Sebut Boy Masikun
Berdasarkan surat balasan dari Disnaker Batang Hari nomor.568/423/Disnakerin perihal tindak lanjut Aksi Unjuk Rasa PLK SP BMJ Desa Sungai Buluh yang terdapat pada poin ke empat, menjelaskan bahwa ada dokumen yang harus diperbaiki oleh CV. Bariang, sementara CV. Bariang telah melakukan MOU dengan PT. Jambi Distribusindo Raya (Wings Group) Sungai Buluh. Kata Boy Masikun
Kami PLK SP BMJ sangat dirugikan terkait dengan MOU tersebut dikarenakan seyogyanya kami terbukti secara dokumen yang lengkap dan legal serta terdaftar (aktif) di Disnakerin Batang Hari, sedangkan CV. Bariang yang melakukan MOU dengan PT. Jambi Distribusindo Raya (Wings Group) Sungai Buluh secara dokumen belum dipenuhinya secara lengkap. Ujar Boy Masikun
Hal ini seolah-olah MOU tersebut dipaksakan oleh PT. Jambi Distribusindo Raya (Wings Group) Sungai Buluh dan CV. Bariang untuk menutup ruang pekerja bongkar dari masyarakat sekitar sekaligus menjadi anggota SP BMJ Desa Sungai Buluh dan kamipun menilai bahwa MOU tersebut memberikan dampak Menghalangi masyarakat sekitar yang juga menjadi anggota SP BMJ Desa Sungai Buluh untuk tidak dapat bekerja sebagai buruh bongkar muat di mobil expedisi Wings Group Desa Sungai Buluh. Ucap Boy Masikun
Harapan dari Ketua Serikat Pekerja Bongkar Barang SP BMJ Boy Masikun DPRD kita baru sekarang ini dan DPRD dapat mengawasi, memberikan atensi secara tegas karena Pemerintah memberikan izin Perusahaan berdiri di daerah kita ini tujuannya untuk membuat lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran khususnya masyarakat yang ada di sekitarnya dan sekali lagi kami harapkan kepada DPRD harus tegak lurus untuk kepentingan masyarakat. Tutup Boy Masikun Kepada Awak Media. (Wahidin)
