UPZmerdeka.asia-Pemerintahan Prabowo-Gibran telah mengambil langkah-langkah nasionalis dan progresif dalam empat bulan berjalan. Langkah-langkah yang terwujud dalam kebijakan politik tersebut memberi canang atau tanda-tanda tentang arah dan tujuan pemerintahan sekarang.
Tujuan jangka panjangnya sesuai tujuan bernegara sebagaimana tercantum pada Pembukaan UUD 1945: melindungi tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Arah dan tujuan jangka menengah dinarasikan sebagai “transformasi bangsa” yang tidak hanya terjadi pada suprastruktur (politik dan budaya) melainkan terutama pada basis struktur ekonomipolitik. Ekonomi Indonesia sedang bergerak dari keadaan ketergantungan, de-industrialisasi, ekonomi rente, ekonomi ekstraktif, inefisiensi dan korupsi birokrasi, kesenjangan ekonomi akibat tingkat eksploitasi, berbagai jenis kebocoran kekayaan negara; menuju negara yang berdaulat, berdikari, terindustrialisasi, produktif, efisien, terdistribusi kesejahteraan, dan tertutup kebocoran-kebocoran.
Dalam pandangan PRIMA, langkah-langkah kebijakan Pemerintahan Prabowo bukan sekadar barisan kegiatan yang berjalan terpisah, melainkan satu-kesatuan pembentuk sistem yang saling berkaitan dan mengarah pada corak tertentu dari perkembangan masyarakat Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 merupakan acuan bagi kebijakan-kebijakan ekonominya.
1. Bergabung sebagai anggota BRICS; Pemerintahan Prabowo-Gibran membaca secara tepat pergeseran kekuatan geopolitik dan corak ekonomi-politik dunia dengan bergabung dalam kelompok negara-negara yang menghendaki suatu tatanan dunia yang berkeadilan, antara lain dengan mereformasi lembaga-lembaga multilateral agar lebih adil dan demokratis. Posisi Indonesia di dalam
BRICS tidak hanya mengukuhkan diri sebagai pemimpin Asia Tenggara melainkan juga membuka potensi-potensi ekonomi dengan sesama negara berkembang (Global South) dalam dunia yang tidak lagi berkiblat pada satu kutub/polar melainkan multipolar. BRICS menawarkan pola alternatif hubungan antar bangsa-bangsa di dunia setara, saling menghormati, non-intervensionis, dengan menyertakan kekuatan utama ekonomi berupa pengelolaan sumber daya alam serta pemajuan industri. Pola hubungan dalam tata dunia sebelumnya yang hegemon, campur tangan/intervensi, dengan sandaran utama ekonomi pada sektor keuangan dan ekstraktif yang mencerminkan eksploitasi bangsa atas bangsa.
2. Melakukan konsolidasi kapital untuk industrialisasi; Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada esensinya merupakan langkah konsolidasi kapital untuk kepentingan pembangunan. Dengan kewenangan mengelola aset bernilai lebih dari 14 ribu triliun rupiah, Danantara akan menjadi sumber alternatif pembiayaan pembangunan di luar APBN. Sejalan dengan Danantara, Presiden Prabowo memutuskan untuk menahan Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebesar 100 persen dalam jangka waktu minimum satu tahun di perbankan dalam negeri. Keputusan ini merupakan kelanjutan yang lebih maju dari KeputusanPresiden ke-7 Joko Widodo yang mewajibkan penyimpanan DHE di dalam negeri sebesar 30 persen selama paling kurang 3 bulan. Selain bermanfaat untuk menjaga stabilitas mata uang, DHE juga bermanfaat untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri serta untuk melakukan impor kapital. Untuk hasil yang lebih optimal ke depannya, DHE bahkan bisa diatur untuk wajib disimpan 100 persen di bank dalam negeri tanpa batas waktu.
3. Mempercepat dan memasifkan hilirisasi sumber daya alam dengan perspektif industrialisasi; Presiden Prabowo telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi per tanggal 3 Januari 2025 melalui Kepres Nomor 1 Tahun 2025. Satgas ini bertugas antara lain memangkas hambatan-hambatan bagi terlaksananya hilirisasi dan industrialisasi. Dengan adanya konsolidasi kapital melalui Danantara dan DHE maka Presiden Prabowo optimis dapat memulai 15 mega proyek hilirisasi di tahun 2025 ini.
Kita dapat mendukung agenda besar ini melalui partisipasi seluas-luasnya untuk meningkatkan produktivitas pada bidang dan wilayah masing-masing. Dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional. Sebagaimana pengalaman Jepang dengan “satu desa satu produk” atau Tiongkok dengan “Perusahaan-perusahaan Pedesaan/Township and Villages Enterprises”, Indonesia dapat juga meningkatkan produktivitas desa yang dimulai dengan produktivitas pertanian dan mengarah pada hilirisasi produk pertanian melalui BUMDES atau koperasi-koperasi. Kita yakin pemerintah telah berpikir tentang ini dan akan mendukung kebijakan ini, baik dari segi infrastruktur, sarana produksi, akses modal, akses pasar, manajerial, logistik, dan lain-lain.
4. Mempercepat target swasembada pangan; Presiden Prabowo telah menargetkan tercapainya swasembada pangan (dalam tahap awal swasembada beras) dalam tiga tahun. Target swasembada ini mengandung dimensi ekonomi dan geopolitik sehubungan dengan tidak pastinya ketersediaan pangan global dalam transisi menuju tata dunia yang baru. Cetak sawah atau lahan pertanian menjadi bagian dari kebijakan ini yang disebut dengan lumbung pangan. Selain itu, pemerintah juga menambahkan alokasi pupuk bersubsidi dua kali lipat dari tahun sebelumnya, memperbanyak bantuan pompa irigasi, dan menaikkan harga jual produk pertanian (jagung dan beras).
Swasembada pangan juga berhubungan dengan reforma agraria, atau jaminan ketersediaan lahan, modal, teknologi, dan jaminan harga produk pertanian. Pengorganisasian dan pelibatan petani dalam mengawal dan memastikan seluruh bantuan pemerintah tidak diselewengkan adalah salah satu kerja yang dapat kita lakukan sebagai rakyat biasa.
5. Mempercepat proses graduasi kemiskinan; Target Presiden Prabowo untuk menghapus kemiskinan ekstrim dalam waktu satu tahun dan kemiskinan dalam waktu empat tahun akan menjadi landasan sosial bagi kemajuan ekonomi yang lebih lanjut. Dengan menghapus kemiskinan maka negara telah lepas dari satu masalah yang memberati agenda transformasi menuju negara maju.
Kemiskinan di Indonesia merupakan persoalan struktural, atau disebabkan oleh bangunan struktur ekonomi yang timpang atau tidak berkeadilan. Presiden Prabowo Subianto sering menekankan bahwa sistem ekonomi, atau cara-cara, kapitalisme liberal (laissez-faire) tidak akan menciptakan keadilan. Sebaliknya, dengan perpaduan unsur terbaik kapitalisme dan unsur terbaik sosialisme, maka masalah kemiskinan ini bisa teratasi. Oleh karena itu,penyelesaian masalah kemiskinan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga dengan kepemimpinan visi Presiden Prabowo.
6. Mempersiapkan generasi emas Indonesia; Sungguh sulit dipahami pihak-pihak yang menuntut agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi. Lain halnya bila yang dituntut untuk dievaluasi adalah bagian-bagian tertentu dari program MBG. Kita secara fundamental mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis karena program ini memberi manfaat yang luas dan merata kepada seluruh anak Indonesia. Sebagaimana dikatakan oleh Presiden Prabowo, hasil dari program ini akan dilihat dalam beberapa tahun mendatang. Generasi Indonesia emas harus memiliki kekuatan fisik, intelektual dan mental melalui asupan bergizi dan pendidikan yang baik. Salah satu bentuk dukungan rakyat terhadap program ini adalah dengan meningkatkan produksi bahan baku pangan yang akan dipasok ke dapur-dapur untuk diolah. Beberapa bagian dari pelaksanaan MBG yang kiranya belum sempurna, masih ada kekurangan di sana-sini, dapat disempurnakan dalam waktu ke depan.
7. Meringankan beban ekonomi petani dan nelayan; Presiden Prabowo melakukan pemutihan utang UMKM petani dan nelayan, menambah subsidi pertanian, serta yang terpenting adalah melakukan reforma agraria untuk memastikan bahwa kekayaan nasional tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang.
8. Membangun perumahan untuk rakyat; Presiden Prabowo menjanjikan pembangunan tiga juta unit perumahan untuk rakyat selama pemerintahannya. Langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan janji tersebut juga sedang dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Satuan Tugas Perumahan dengan menambah skema pembiayaan dari berbagai sumber.
9. Melakukan efisiensi terhadap anggaran belanja yang tidak produktif; Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo telah melakukan penghematan anggaran belanja negara dalam jumlah yang sangat besar, yaitu mencapai 306 triliun rupiah. Dalam Inpres tersebut jelas dinyatakan bahwa penghematan dilakukan di luar belanja sosial dan belanja pegawai. Penghematan hanya dilakukan pada rutinitas yang tidak esensial dan tidak produktif. Literasi, di satu sisi, dan pemahaman akan alur kebijakan Pemerintah, di sisi lain, menjadi persoalan bagi kalangan yang masih menuntut evaluasi atas kebijakan efisiensi ini. Anggaran hasil efisiensi ini telah diperuntukan bagi investasi di Danantara. Kita percaya bahwa dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto Danantara akan berkontribusi besar bagi pembangunan nasional.
Untuk melakukan transformasi tersebut Pemerintahan Prabowo-Gibran meletakkan kerangka politik Persatuan Nasional dengan sangat serius. Keberagaman Indonesia serta situasi liberal yang melahirkan fragmentasi kepentingan dalam masyarakat, membutuhkan penanganan politik yang membutuhkan proses negosiasi dan kompromi, sekaligus pemetaan dan isolasi terhadap unsur-unsur yang berniat buruk untuk memecah-belah dan mengadu domba. Sejarah persatuan nasional dalam menghadapi gejolak geopolitik diambil sebagai pelajaran untuk menghadapi situasi kini.
Transformasi bangsa menuju Indonesia emas tidak mungkin terlaksana tanpa ada kesadaran tentang pentingnya persatuan. Tuduhan “kabinet gemuk” yang dianggap kontradiktif dengan kebijakan “efisiensi” sering kali melupakan konteks kemendesakan persatuan ini. “Biaya politik” ini tidak dapat dihindari pada tahap-tahap awal pemerintahan berhubung sangat besarnya agenda yang dibawanya.
Partai Rakyat Adil Makmur memahami bahwa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur kebijakan ekonomi yang tepat dengan kepemimpinan nasional yang kuat menjadi kunci. Kebijakan ekonomi yang tepat pada prinsipnya adalah dengan mendorong dan meningkatkan produktivitas rakyat lewat berbagai instrumen sehingga terbuka lapangan kerja dan meningkatnya kesejahteraan, berupaya keras memberantas korupsi, serta membatasi tingkat eksploitasi kapitalisme yang mengakibatkan kesenjangan sosial.
Seluruh jajaran Pengurus, Kader dan Anggota Partai Rakyat Adil Makmur tidak hanya bersikap untuk berada dalam barisan pendukung kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, melainkan menjadi bagian yang aktif mendukung implementasi berbagai kebijakan serta memberikan masukan-masukan konstruktif sesuai visi Presiden.
Oleh karena itu, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menyerukan:
- Kepada seluruh Rakyat Indonesia untuk memperkuat persatuan nasional, berada dalam satu barisan mendukung Pemerintahan Prabowo-Gibran demi terwujudnya Indonesia berdaulat, berdikari dan berkepribadian dalam lapangan kebudayaan.
- Kepada kekuatan-kekuatan politik nasional dan daerah untuk mengikuti teladan Presiden Prabowo Subianto yang meletakkan segala kepentingan pribadi dan kelompok di bawah kepentingan nasional dan rakyat Indonesia.
- Segala kritik dan masukan konstruktif kepada pemerintah agar disampaikan dalam kerangka mendukung visi Presiden Prabowo sehingga tidak terjebak pada narasi adu domba atau pecah-belah yang melemahkan kekuatan kita sebagai sebuah Bangsa.
Pemerintah terbukti tidak anti-kritik dengan mengajak perwakilan aksi mahasiswa untuk datang dan menyampaikan langsung dan berdialog/diskusi di Kantor Sekretariat Negara.
Kritik akan lebih bermanfaat bagi Bangsa ini apabila disertai landasan filsafat, keilmuan, data dan analisis yang kuat. (jalo)
Komentar