upzmerdeka,Palembang – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru mengukuhkan Heni Sri Wahyuni, S.Kom., M.T.I., sebagai Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Palembang. Prosesi pengukuhan berlangsung di Griya Agung Palembang, Selasa (22/7/2025), dihadiri pejabat tinggi pusat dan daerah.
Dalam acara yang berlangsung khidmat itu, Herman Deru menyampaikan pesan penting kepada pejabat yang baru dikukuhkan. Ia berharap kehadiran Heni sebagai pucuk pimpinan BKN Regional VII dapat memperkuat kerjasama strategis antara BKN dan Pemerintah Provinsi Sumsel.
“Saya ucapkan selamat kepada Ibu Heni. Ini bukan sekadar jabatan, tetapi amanah besar untuk membentuk SDM aparatur yang profesional dan bermoral,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyoroti pentingnya integritas dalam tubuh ASN. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas dan akhlak para pelaksananya.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan regulasi, tapi juga karakter. Karena itu, integritas menjadi hal utama dalam pembentukan SDM birokrasi,” tegas Herman Deru.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel siap mendukung penuh setiap kebijakan dan program kerja yang akan dijalankan oleh BKN Regional VII ke depan.
“Silakan kita sinergikan agenda-agenda prioritas. Kita ingin SDM kita tidak hanya pintar, tetapi juga jujur dan loyal terhadap bangsa dan negara,” tambahnya.
Wakil Kepala BKN, Drs. Haryomo Dwi Putranto, M.Hum., yang turut hadir, mengingatkan bahwa pemerintah pusat kini tengah fokus menyelesaikan sejumlah agenda strategis kepegawaian. Salah satunya adalah penataan tenaga non-ASN.
“Transformasi tenaga non-ASN ke PPPK menjadi salah satu program besar kita. Selain memberikan kepastian hukum, ini juga bagian dari reformasi birokrasi,” terang Haryomo.
Ia juga menegaskan bahwa sistem merit menjadi pondasi dalam manajemen ASN ke depan. Hal ini bertujuan agar rekrutmen dan promosi jabatan dilakukan secara adil, transparan, dan berbasis kompetensi.
“Tak boleh lagi ada subjektivitas dalam pengisian jabatan. Kita ingin ASN unggul dari sisi kinerja dan moralitas,” tegasnya.
Haryomo menambahkan, digitalisasi manajemen ASN menjadi langkah berikutnya dalam menciptakan birokrasi modern. Semua proses akan diarahkan menuju sistem berbasis teknologi informasi.
“Digitalisasi bukan pilihan, tetapi kebutuhan. Kita akan dorong semua unit kerja melakukan adaptasi agar pelayanan publik lebih optimal,” katanya.
Ia pun menutup sambutannya dengan pesan agar seluruh elemen pemerintahan dapat bersinergi secara aktif, karena perubahan besar membutuhkan kolaborasi semua pihak.
Komentar